LOMBOKUPDATE.COM – Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah menegaskan bahwa tenaga kesehatan honorer yang sebelumnya tidak diperpanjang kontraknya tidak akan kehilangan kesempatan bekerja. Mereka dipastikan akan direkrut kembali sebagai tenaga profesional sesuai kebutuhan layanan kesehatan di rumah sakit daerah dan puskesmas melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Dr. Suardi, menyebutkan jumlah tenaga honorer yang terdampak kebijakan tersebut mencapai sekitar 200 orang di RSUD serta 155 orang yang tersebar di seluruh puskesmas. Menurutnya, pemutusan kontrak hanya bersifat administratif dan tidak menghapus peluang kerja para tenaga kesehatan tersebut.
“Status honorer memang berakhir, tetapi nantinya mereka akan dikontrak kembali melalui BLUD,” ujar Suardi saat ditemui wartawan, Selasa (13/1).
Terkait besaran honor atau gaji, Suardi mengatakan hingga saat ini masih menunggu ketentuan internal BLUD yang sedang disusun. Ia menekankan bahwa proses perekrutan nantinya tetap dilakukan secara terbuka dan profesional. “Rekrutmen akan mengikuti petunjuk teknis yang jelas, termasuk melalui seleksi dan sistem CAT,” jelasnya.
Suardi juga memastikan seluruh tenaga kesehatan yang terdampak akan kembali terserap, mengingat masih tingginya kebutuhan SDM kesehatan di berbagai fasilitas layanan. Beberapa puskesmas dan rumah sakit baru bahkan masih kekurangan tenaga medis. “Kebutuhan tenaga masih terbuka, seperti di Puskesmas Pengembur yang masih kosong, juga rumah sakit di Kopang. Semua akan terserap, baik dokter, bidan, maupun perawat,” katanya.
Selain penguatan sumber daya manusia, Dinas Kesehatan Lombok Tengah juga terus melakukan peningkatan kualitas layanan melalui pembangunan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas. Saat ini terdapat 29 puskesmas yang beroperasi, dan jumlah tersebut direncanakan bertambah menjadi 30 unit.
“Tahun ini kita bangun tiga puskesmas. Untuk tahun depan kita upayakan dua lagi, tentu menyesuaikan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, puskesmas yang dibangun mengacu pada prototipe standar Kementerian Kesehatan, dengan fasilitas rawat jalan, rawat inap, serta sarana penunjang lainnya. Standar tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat.
“Standar dari pusat ini bertujuan agar sarana lebih representatif dan pelayanan kesehatan juga semakin optimal,” tutup Suardi.
Komentar