LOMBOKUPDATE.COM – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Hasbunallah Muis Konco, menginisiasi kegiatan sosialisasi Raperda tentang percepatan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan. Acara tersebut berlangsung di kediamannya, BTN Sandik, Kecamatan Batulayar, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari berbagai unsur.
Camat Gunungsari, Camat Batulayar, Danramil Gunungsari, Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat, kepala desa se-Kecamatan Gunungsari dan Batulayar yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa Gunungsari-Batulayar (FK2GB), serta perwakilan kepala desa dari Kecamatan Lingsar turut hadir memberikan dukungan. Kehadiran lintas unsur ini menggambarkan pentingnya kolaborasi dalam membangun kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. (18/09/2025)
Raperda yang tengah digodok DPRD NTB ini diarahkan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih memadai. Fasilitas yang akan diperkuat meliputi trotoar, drainase, penerangan jalan umum, marka, rambu, hingga pengamanan di titik rawan kecelakaan.
Forum ini juga menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan pemerintah desa. Berbagai usulan mengemuka, mulai dari perbaikan jalur antar-desa, pembangunan jembatan kecil, hingga pemasangan rambu dan penambahan PJU. Aspirasi tersebut akan dihimpun sebagai bahan pokok pikiran DPRD NTB untuk disampaikan ke Gubernur NTB dalam penyusunan RKPD 2026.
“Semua masukan dari masyarakat melalui kepala desa akan kami kawal dan perjuangkan agar masuk dalam program prioritas Pemerintah Provinsi NTB tahun 2026. Aspirasi ini adalah bagian dari suara rakyat yang wajib kami suarakan dan wujudkan dalam bentuk kebijakan nyata,” tegas H. Hasbunallah Muis.
Apresiasi datang dari Ketua Umum AKAD Lombok Barat, Sahril. “Kami sangat mendukung langkah DPRD Provinsi NTB, khususnya Bapak H. Hasbunallah Muis, yang hadir langsung untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kehadiran beliau memberikan ruang bagi kami di kecamatan dan desa untuk menyampaikan kebutuhan nyata yang ada di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Batulayar menekankan agar hasil forum tidak berhenti sebatas diskusi. “Harapan kami, semua usulan yang kami sampaikan tidak hanya berhenti di forum ini, tetapi benar-benar diperjuangkan dan masuk dalam program prioritas provinsi. Dengan begitu, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di desa,” katanya.
Dalam arahannya, Hasbunallah menegaskan pembangunan NTB 2026 harus merata hingga ke pelosok desa. “Pembangunan NTB ke depan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar. Desa harus menjadi pusat perhatian karena dari desa lahir kesejahteraan rakyat. Aspirasi desa terkait keselamatan jalan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa dan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Inilah yang akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ucapnya.
Ia menambahkan, pembangunan yang berkeadilan harus dilakukan melalui sinergi lintas pihak. “Sinergi ini adalah kunci. DPRD tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga pemerintah desa. Dengan kebersamaan, kita bisa memastikan bahwa pembangunan NTB berjalan sesuai aspirasi rakyat,” jelasnya.
Sosialisasi ini menjadi bukti keseriusan DPRD NTB dalam mewujudkan kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Raperda keselamatan jalan diharapkan mampu menurunkan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (red.HD)
Komentar