LOMBOKUPDATE.COM – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan 15 ruas jalan daerah untuk diperbaiki melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) tahun 2025. Usulan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur di berbagai wilayah NTB.
Namun, setelah proses verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hanya sebagian ruas jalan di 10 kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi anggaran. Dari total usulan, hanya proyek-proyek tertentu yang disetujui dengan dana sebesar Rp200 miliar, sebagaimana tercantum dalam Inpres Jalan Daerah 2025.
Kepala BPJN NTB, Rikson, S.T., M.T., menjelaskan bahwa meski beberapa ruas jalan telah dinyatakan lolos dalam skema IJD, pelaksanaan perbaikannya belum bisa dilakukan tahun ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk NTB.
“Dana yang tersedia hanya sekitar Rp200 miliar. Kementerian PU mengalami keterbatasan anggaran, sehingga proses verifikasi dilakukan dengan sangat ketat agar penggunaan anggaran tepat sasaran,” ujarnya pada Sabtu (9/8) di Mataram.
Rikson menambahkan, prioritas utama dalam penyaluran dana difokuskan pada jalan-jalan yang dinilai strategis dan memberikan dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. “Segala keputusan berada di pemerintah pusat. Kami masih menunggu hasil final dalam waktu dekat. Di pusat pun saat ini sedang bekerja ekstra menilai semua usulan,” ujarnya.
Secara nasional, Kementerian PUPR awalnya merencanakan anggaran lebih dari Rp100 triliun untuk proyek jalan daerah di seluruh Indonesia. Namun, karena kebijakan efisiensi fiskal, anggaran tersebut dipangkas drastis menjadi hanya Rp4 triliun pada tahap awal.
Kondisi ini membuat pemerintah pusat hanya memprioritaskan proyek-proyek yang masuk kategori “super prioritas”, sesuai dengan program pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut menyasar sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan pendidikan.
“Ruas jalan yang telah dianggap memenuhi semua kriteria, baik dari aspek lahan, desain teknis, hingga dukungan dokumen lainnya, menjadi yang paling berpeluang untuk digarap lebih dulu,” lanjut Rikson.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, mengungkapkan bahwa empat paket pekerjaan telah disetujui untuk dikerjakan tahun ini melalui skema IJD. Paket tersebut meliputi perbaikan jalan Sembalun (Lombok Timur) menuju Kayangan (Lombok Utara), Jembatan Konca di Bima, serta jalan Lembar menuju Jembatan Kemakmuran di Lombok Barat.
“Untuk jalan Lembar–Jembatan Kemakmuran ada dua paket, sehingga total seluruhnya ada empat paket pekerjaan,” ujar Sadimin.
Sadimin juga menyoroti kondisi Jembatan Konca di Bima yang kini mengalami kemiringan akibat banjir besar di awal tahun. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi tersebut bisa membahayakan masyarakat. Hal serupa juga terjadi pada Jembatan Kemakmuran di Lombok Barat yang rusak akibat bencana serupa.
“Perbaikan jembatan ini memerlukan dana sekitar Rp50 miliar dengan panjang sekitar 100 meter,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB juga mengalokasikan anggaran dari APBD untuk perbaikan sejumlah ruas jalan. Proyek yang sedang digarap antara lain jalan Pohgading–Tanjung–Geres dengan anggaran Rp28 miliar, jalan Simpang Tano–Seteluk sekitar Rp39 miliar, dan jalan Lunyuk di Sumbawa yang menelan biaya sekitar Rp19 miliar.
Comment