LOMBOKUPDATE.COM – Ratusan guru honorer non database menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Lombok Tengah, Rabu (14/1/2026). Mereka menuntut kejelasan status kerja, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan hukum.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari unjuk rasa yang sebelumnya digelar di Kantor Bupati Lombok Tengah. Para guru honorer diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Mayuki, Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad SH, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Koordinator aksi, Wildani Yahya, menegaskan bahwa guru honorer non database masih dibutuhkan di sekolah, namun belum memperoleh kepastian kerja. “Kami menuntut kepastian status, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Jangan ada intimidasi, penghapusan data Dapodik, atau pemberhentian sepihak,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad SH, menyatakan DPRD akan mengawal aspirasi para guru honorer. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Tengah telah menyurati Kementerian PAN-RB terkait penataan guru honorer non database.
“Surat dari Pemda sudah dikirim ke KemenPAN-RB. DPRD akan terus mengawal hingga ada kejelasan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Komentar