LOMBOKUPDATE.COM – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Hasbunallah Muis Konco, melaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang percepatan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan di kediamannya, BTN Sandik, Kecamatan Batulayar.(18/09/2025)
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Camat Gunungsari, Camat Batulayar, Danramil Gunungsari, Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat, para kepala desa se-Kecamatan Gunungsari dan Batulayar yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa Gunungsari-Batulayar (FK2GB), serta perwakilan kepala desa dari Kecamatan Lingsar. Kehadiran lintas unsur ini menunjukkan pentingnya kolaborasi untuk mendorong pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Raperda ini diinisiasi DPRD NTB sebagai langkah menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Tidak hanya sebatas marka, rambu, dan penerangan jalan, fasilitas yang dimaksud juga mencakup trotoar, drainase, hingga penanganan titik rawan kecelakaan.
Dalam forum dialog, para kepala desa menyampaikan aspirasi, mulai dari perbaikan jalur penghubung antar-desa, pembangunan jembatan kecil, penambahan penerangan jalan umum (PJU), hingga pemasangan rambu di titik rawan kecelakaan. Semua usulan tersebut akan dihimpun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD NTB untuk diusulkan ke Gubernur NTB agar masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. “Semua masukan dari masyarakat melalui kepala desa akan kami kawal dan perjuangkan agar masuk dalam program prioritas Pemerintah Provinsi NTB tahun 2026. Aspirasi ini adalah bagian dari suara rakyat yang wajib kami suarakan dan wujudkan dalam bentuk kebijakan nyata,” tegas H. Hasbunallah Muis.
Ketua Umum AKAD Lombok Barat Sahril mengapresiasi langkah DPRD NTB yang turun langsung mendengar suara masyarakat. “Kami sangat mendukung langkah DPRD Provinsi NTB, khususnya Bapak H. Hasbunallah Muis, yang hadir langsung untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kehadiran beliau memberikan ruang bagi kami di kecamatan dan desa untuk menyampaikan kebutuhan nyata yang ada di lapangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Camat Batulayar menekankan pentingnya tindak lanjut dari forum tersebut. “Harapan kami, semua usulan yang kami sampaikan tidak hanya berhenti di forum ini, tetapi benar-benar diperjuangkan dan masuk dalam program prioritas provinsi. Dengan begitu, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di desa,” ujarnya.
Hasbunallah juga menegaskan visi pembangunan NTB 2026 harus menitikberatkan pada pemerataan infrastruktur di desa. “Pembangunan NTB ke depan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar. Desa harus menjadi pusat perhatian karena dari desa lahir kesejahteraan rakyat. Aspirasi desa terkait keselamatan jalan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa dan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Inilah yang akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan NTB harus adil, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi lintas pihak dinilai menjadi kunci agar aspirasi rakyat benar-benar terwujud. “Sinergi ini adalah kunci. DPRD tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga pemerintah desa. Dengan kebersamaan, kita bisa memastikan bahwa pembangunan NTB berjalan sesuai aspirasi rakyat,” jelasnya.
Melalui forum ini, DPRD NTB menegaskan komitmennya menghadirkan kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Percepatan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan diharapkan mampu menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup, rasa aman, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Red.HD)
Komentar