LOMBOKUPDATE.COM – Di kediamannya di BTN Sandik, Kecamatan Batulayar, Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Hasbunallah Muis Konco, menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang percepatan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan. Forum ini menghadirkan para pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari camat, Danramil, kepala desa, hingga perwakilan organisasi desa.
Sosialisasi yang berlangsung hangat itu menjadi ajang bertemunya pemerintah daerah dengan suara masyarakat akar rumput. Camat Gunungsari, Camat Batulayar, Danramil Gunungsari, Ketua Umum AKAD Lombok Barat, serta para kepala desa dari Gunungsari, Batulayar, dan Lingsar duduk bersama membicarakan kebutuhan nyata di lapangan.
Raperda yang disosialisasikan DPRD NTB ini tidak sekadar bicara marka jalan, rambu, atau penerangan. Lebih jauh, aturan ini menyasar pembangunan trotoar, drainase, dan penanganan titik-titik rawan kecelakaan. Semuanya diarahkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih cukup tinggi di NTB.
Dialog yang mengalir melahirkan banyak masukan. Kepala desa meminta perbaikan jalur penghubung antar-desa, pembangunan jembatan kecil, tambahan PJU, hingga pemasangan rambu di lokasi berbahaya. Semua usulan itu akan dikompilasi dan menjadi pokok pikiran DPRD untuk disampaikan ke Gubernur dalam penyusunan RKPD 2026.
“Semua masukan dari masyarakat melalui kepala desa akan kami kawal dan perjuangkan agar masuk dalam program prioritas Pemerintah Provinsi NTB tahun 2026. Aspirasi ini adalah bagian dari suara rakyat yang wajib kami suarakan dan wujudkan dalam bentuk kebijakan nyata,” tegas H. Hasbunallah Muis.
Ketua Umum AKAD Lombok Barat, Sahril, menilai langkah ini sebagai bentuk nyata kedekatan DPRD dengan masyarakat. “Kami sangat mendukung langkah DPRD Provinsi NTB, khususnya Bapak H. Hasbunallah Muis, yang hadir langsung untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kehadiran beliau memberikan ruang bagi kami di kecamatan dan desa untuk menyampaikan kebutuhan nyata yang ada di lapangan,” ujarnya.
Camat Batulayar juga menambahkan harapan besar agar forum ini benar-benar ditindaklanjuti. “Harapan kami, semua usulan yang kami sampaikan tidak hanya berhenti di forum ini, tetapi benar-benar diperjuangkan dan masuk dalam program prioritas provinsi. Dengan begitu, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di desa,” katanya.
Hasbunallah menegaskan bahwa arah pembangunan NTB 2026 tidak boleh lagi timpang antara kota dan desa. “Pembangunan NTB ke depan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar. Desa harus menjadi pusat perhatian karena dari desa lahir kesejahteraan rakyat. Aspirasi desa terkait keselamatan jalan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa dan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Inilah yang akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan NTB harus adil dan inklusif. “Sinergi ini adalah kunci. DPRD tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga pemerintah desa. Dengan kebersamaan, kita bisa memastikan bahwa pembangunan NTB berjalan sesuai aspirasi rakyat,” jelasnya.
Dengan komitmen ini, DPRD NTB berharap Raperda tentang keselamatan jalan tidak hanya hadir sebagai dokumen hukum, melainkan sebagai solusi nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi dampak langsung bagi keselamatan serta kesejahteraan warga NTB. (red.HD)
Komentar