LOMBOKUPDATE.COM – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Hasbunallah Muis Konco, menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang percepatan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan. Acara berlangsung di kediamannya, BTN Sandik, Kecamatan Batulayar, dengan melibatkan beragam unsur pemerintahan dan masyarakat.
Hadir dalam kesempatan tersebut Camat Gunungsari, Camat Batulayar, Danramil Gunungsari, Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat, kepala desa dari Kecamatan Gunungsari dan Batulayar yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa Gunungsari-Batulayar (FK2GB), serta perwakilan kepala desa Kecamatan Lingsar. Kehadiran para pihak ini memperlihatkan keseriusan bersama untuk mendorong pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. (18/09/2025)
Raperda yang digagas DPRD NTB ini bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus memperbaiki kualitas infrastruktur jalan. Fasilitas yang diatur tak hanya terbatas pada rambu, marka, dan lampu jalan, tetapi juga mencakup pembangunan trotoar, drainase, serta penanganan titik rawan kecelakaan.
Dalam forum diskusi, para kepala desa menyampaikan kebutuhan lapangan, seperti pembangunan jembatan kecil, perbaikan jalur penghubung antar-desa, pemasangan rambu di titik rawan kecelakaan, hingga penambahan penerangan jalan umum (PJU). Usulan tersebut akan dihimpun sebagai pokok pikiran DPRD NTB untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
“Semua masukan dari masyarakat melalui kepala desa akan kami kawal dan perjuangkan agar masuk dalam program prioritas Pemerintah Provinsi NTB tahun 2026. Aspirasi ini adalah bagian dari suara rakyat yang wajib kami suarakan dan wujudkan dalam bentuk kebijakan nyata,” tegas H. Hasbunallah Muis.
Ketua Umum AKAD Lombok Barat, Sahril, mengapresiasi langkah DPRD yang langsung menyerap aspirasi masyarakat. “Kami sangat mendukung langkah DPRD Provinsi NTB, khususnya Bapak H. Hasbunallah Muis, yang hadir langsung untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kehadiran beliau memberikan ruang bagi kami di kecamatan dan desa untuk menyampaikan kebutuhan nyata yang ada di lapangan,” ungkapnya.
Camat Batulayar menambahkan pentingnya keberlanjutan tindak lanjut dari forum ini. “Harapan kami, semua usulan yang kami sampaikan tidak hanya berhenti di forum ini, tetapi benar-benar diperjuangkan dan masuk dalam program prioritas provinsi. Dengan begitu, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di desa,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hasbunallah menegaskan bahwa arah pembangunan NTB 2026 harus menitikberatkan pemerataan infrastruktur hingga ke desa-desa. “Pembangunan NTB ke depan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar. Desa harus menjadi pusat perhatian karena dari desa lahir kesejahteraan rakyat. Aspirasi desa terkait keselamatan jalan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa dan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Inilah yang akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. “Sinergi ini adalah kunci. DPRD tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga pemerintah desa. Dengan kebersamaan, kita bisa memastikan bahwa pembangunan NTB berjalan sesuai aspirasi rakyat,” jelasnya.
Melalui forum ini, DPRD NTB meneguhkan komitmennya menghadirkan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Raperda percepatan fasilitas keselamatan jalan diharapkan dapat menjadi instrumen nyata dalam menekan angka kecelakaan, sekaligus meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Red.HD)
Komentar