LOMBOKUPDATE.COM – Peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang jatuh pada 15 Januari 2026 seharusnya menjadi momentum penguatan peran desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Namun di balik ucapan seremonial dan slogan kemajuan, desa justru dihadapkan pada realitas pahit: beban program yang terus meningkat, berbanding terbalik dengan dukungan anggaran yang kian menyusut.
Ketua DPD PAPDESI NTB, Sahril, S.H., menilai bahwa sistem kebijakan anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah saat ini menunjukkan ketimpangan serius. Desa dituntut menjalankan beragam program strategis mulai dari ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, hingga digitalisasi layanan, namun pada saat yang sama justru mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan. “Desa ditagih setinggi langit, tetapi anggaran diberikan serendah tanah. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah keadilan kebijakan,” tegas Sahril.
Menurutnya, desa kerap dijadikan objek kebijakan tanpa dilibatkan secara substansial dalam perumusan prioritas anggaran. Akibatnya, aparatur desa bekerja di bawah tekanan target administratif dan politik, sementara kondisi riil masyarakat desa kerap terabaikan. Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap kebocoran anggaran di level atas, yang ironisnya justru berujung pada pemotongan dana desa.
Dalam konteks Hari Desa Nasional, Sahril menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dijadikan dalih untuk memangkas anggaran desa, melainkan harus dimulai dari pembenahan sistem dan penegakan hukum yang tegas di semua lini pemerintahan. “Kalau desa terus dipaksa bekerja tanpa dukungan yang layak, lalu siapa yang benar-benar serius ingin memajukan desa?” ujarnya dengan nada kritis.
DPD PAPDESI NTB mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran desa, dengan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana program. Momentum Hari Desa Nasional 2026 diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi titik balik lahirnya kebijakan yang adil, berpihak, dan berkelanjutan bagi desa.
Karena pada akhirnya, memperkuat desa bukan hanya slogan, melainkan komitmen nyata untuk memakmurkan Indonesia dari akar rumput.
Komentar