LOMBOKUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memantapkan langkah memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Salah satu program prioritas yang tengah digarap adalah Sekolah Rakyat (SR), pendidikan gratis berbasis asrama yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB, Dra. Nunung Triningsih, MM., menyampaikan bahwa proses perekrutan siswa untuk jenjang sekolah dasar sudah dimulai. Anak-anak dari keluarga kurang mampu akan menjadi prioritas utama. “Kami ingin memastikan anak-anak yang selama ini tertinggal dari akses pendidikan bisa mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan lebih baik,” ujar Nunung, Jumat (29/8/2025).
Tahap awal program ini menargetkan lima Sekolah Rakyat bisa beroperasi pada September mendatang. Dua di antaranya sudah berjalan lebih dulu, yakni SRMP 18 di Lombok Barat dan SRMA 38 di Lombok Timur. Sementara tiga lokasi lainnya—SKB Gunungsari (Lombok Barat), BPVP Lenek (Lombok Timur), dan SMPN 4 Sumbawa—masih dalam tahap persiapan.
Meski menggunakan fasilitas sementara, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi anak-anak yang terkendala ekonomi. Kurikulumnya sama seperti sekolah reguler, namun dilengkapi pembinaan karakter, penguatan ilmu agama, serta pendidikan vokasi untuk tingkat SMA. “Kami ingin anak-anak ini tidak hanya unggul di bidang akademik, tapi juga memiliki mental tangguh dan siap menghadapi dunia kerja,” tambah Nunung.
Keunggulan utama Sekolah Rakyat adalah sistem pendidikan berbasis asrama. Semua biaya, mulai dari pendidikan, makan, hingga kebutuhan harian, sepenuhnya ditanggung negara. “Ini bukan hanya sekolah gratis, tapi sekolah yang benar-benar menjamin kehidupan anak-anak selama 24 jam,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional Kementerian Sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan berkualitas dan pembinaan karakter. Ke depan, pemerintah pusat berencana membangun fasilitas permanen di NTB, lengkap dengan sarana olahraga, tempat ibadah, hingga asrama yang representatif.
Dari enam lokasi yang diusulkan, baru dua yang sudah disetujui Kementerian Sosial, yakni di Gumantar (Lombok Utara) dan Pandai (Bima). Empat lokasi lainnya masih dalam proses evaluasi.
Namun, penyediaan lahan minimal lima hektare per lokasi menjadi salah satu tantangan utama. “Mencari lahan seluas itu di daerah perkotaan cukup sulit, apalagi harus bebas sengketa,” ungkap Nunung.
Pemprov NTB berharap pembangunan bisa dimulai tahun depan sehingga Sekolah Rakyat permanen segera beroperasi. Setiap sekolah diproyeksikan menampung hingga 1.000 siswa, dengan biaya operasional Rp4 juta per anak per bulan. “Ini investasi besar untuk masa depan anak-anak NTB. Kami berharap dukungan dari semua pihak agar program ini berjalan lancar,” tutup Nunung.
Komentar