LOMBOKUPDATE.COM – Hubungan hangat antara insan pers dan kepolisian kembali terjalin dalam suasana penuh keakraban. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersilaturahmi dengan Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, di rumah dinasnya di Mataram, Jumat (10/10).
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang temu ramah, tetapi juga ruang diskusi strategis memperkuat kemitraan antara media dan aparat penegak hukum.
Dalam suasana santai namun penuh makna, kedua pihak membahas sejumlah isu penting, mulai dari peluang pelatihan jurnalistik, uji kompetensi wartawan (UKW), hingga peran media dalam menjaga stabilitas dan suasana kondusif di daerah.
Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan pers sebagai pilar demokrasi yang berperan menjaga aliran informasi tetap jernih dan bertanggung jawab.
“Media adalah mitra strategis kami. Melalui berita yang edukatif dan berimbang, pers membantu mencerdaskan masyarakat sekaligus menangkal hoaks yang bisa memecah persatuan,” ujarnya.
Sebagai putra daerah, Hadi Gunawan menyampaikan komitmennya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat NTB. Salah satu langkah konkret yang ia gagas adalah legalisasi tambang rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi koperasi lokal.
“IPR ini akan menjadikan aktivitas tambang rakyat lebih tertata dan terawasi. Dengan begitu, kekayaan alam NTB dapat benar-benar memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, koperasi tambang yang akan dibentuk bukan sekadar wadah usaha, melainkan gerakan sosial berbasis nilai gotong royong dan kekeluargaan, sejalan dengan jati diri bangsa.
Menurutnya, koperasi terbukti menjadi benteng ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Dalam kesempatan itu, Kapolda juga mengajak insan pers di NTB untuk mengambil peran aktif dalam mengedukasi publik terkait program IPR ini.
“Saya berharap para jurnalis bisa menghadirkan berita yang menyejukkan dan mencerahkan masyarakat tentang IPR,” tambahnya.
Selain itu, Kapolda memaparkan inisiatif barunya berupa aplikasi ramah lalu lintas, yang dirancang untuk menekan angka kecelakaan melalui pendekatan edukatif, bukan represif.
“Aplikasi ini bukan untuk menghukum, tapi untuk mendidik. Masyarakat yang tercatat pernah melanggar akan mendapatkan pembinaan, bukan sanksi,” jelasnya.
Ia berharap aplikasi tersebut segera diluncurkan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan sambutan hangat Kapolda beserta jajarannya.
Menurutnya, PWI siap menjalin kolaborasi dalam berbagai program peningkatan kapasitas wartawan dan kegiatan bersama lainnya yang mendukung iklim informasi yang sehat.
“Kami berkomitmen menjaga independensi, namun tetap bersinergi dengan semua pihak, termasuk kepolisian, demi terwujudnya pemberitaan yang berimbang dan mendorong pembangunan daerah,” ujar Iklil.
Ia juga berharap agar tidak ada lagi pemanggilan jurnalis terkait pemberitaan yang sudah sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
“Pemanggilan terhadap wartawan karena karya jurnalistik berpotensi melanggar perlindungan hukum profesi. Kami berharap hal ini tidak terulang,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda langsung memerintahkan Kabid Humas Polda NTB AKBP Mohammad Kholid untuk menindaklanjuti dengan Kapolres Sumbawa.
“Segera koordinasikan agar penyidik memahami dan mematuhi UU Pers,” tegas Hadi Gunawan.
Silaturahmi tersebut turut dihadiri Sekretaris PWI NTB Fahrul Mustofa dan sejumlah pengurus PWI lainnya. Dari pihak kepolisian, Kapolda didampingi oleh Kabid Humas AKBP Mohammad Kholid.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara PWI dan Polda NTB menuju kemitraan yang produktif dan berkelanjutan di era digital.
Komentar