Jakarta – Ketua DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sahril, S.H., menyampaikan pandangan umum yang edukatif dan konstruktif dalam agenda Musyawarah Nasional/Musyawarah Besar (Munas/Mubes) PAPDESI Tahun 2026 yang berlangsung di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Dalam penyampaiannya di hadapan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), pengurus daerah, dan peserta Munas dari seluruh Indonesia, Sahril menegaskan bahwa PAPDESI harus terus menjadi organisasi perjuangan yang mampu menjaga marwah desa di tengah berbagai dinamika kebijakan nasional.
Menurutnya, selama periode kepemimpinan 2021–2026, DPP PAPDESI telah menunjukkan berbagai capaian positif, khususnya dalam memperkuat eksistensi organisasi sebagai wadah perjuangan aparatur desa di tingkat nasional.
“PAPDESI hari ini bukan hanya organisasi profesi, tetapi sudah menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan desa,” ujar Sahril dalam forum Munas.
Ia juga mengapresiasi langkah DPP PAPDESI yang aktif mengawal berbagai kebijakan strategis desa melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, DPR RI, dan kementerian terkait.
Namun demikian, DPD PAPDESI NTB juga memberikan sejumlah catatan kritis terhadap tantangan yang masih dihadapi desa, khususnya terkait tata kelola Dana Desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta harmonisasi program pusat dengan kebutuhan riil masyarakat desa.
Menurut Sahril, desa tidak boleh hanya dijadikan objek administrasi semata, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan nasional.
“Desa harus diberikan ruang kemandirian yang kuat. PAPDESI harus hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan desa secara objektif, konstruktif, dan solutif,” tegasnya.
Selain itu, DPD PAPDESI NTB juga mendorong agar organisasi ke depan lebih fokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan, pelatihan, digitalisasi tata kelola pemerintahan desa, hingga penguatan literasi hukum dan keuangan desa.
Sahril menilai aparatur desa di era modern dituntut untuk lebih profesional, adaptif, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam menghadapi perkembangan zaman.
Dalam rekomendasinya, DPD PAPDESI NTB juga mengusulkan transformasi organisasi yang lebih modern dan edukatif, termasuk pemanfaatan teknologi informasi serta pembentukan pusat kajian desa sebagai ruang pengembangan gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan desa di Indonesia.
Di akhir pandangan umumnya, DPD PAPDESI NTB menyatakan menerima Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PAPDESI periode 2021–2026 dengan sejumlah catatan evaluatif untuk menjadi perhatian kepengurusan mendatang.
Sahril juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum beserta seluruh jajaran DPP PAPDESI atas dedikasi dan pengabdian dalam memperjuangkan aspirasi aparatur desa di seluruh Indonesia.
“Mari kita jadikan PAPDESI bukan sekadar organisasi, tetapi gerakan intelektual dan gerakan perjuangan bersama untuk memuliakan desa sebagai fondasi utama bangsa,” pungkasnya.
Dengan semangat “PAPDESI Solid, Desa Kuat, Indonesia Maju”, pandangan umum dari DPD PAPDESI NTB tersebut mendapat perhatian peserta Munas karena dinilai membawa gagasan yang progresif dan berorientasi pada penguatan desa secara berkelanjutan.
Komentar