MATARAM – Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) memperkuat konsolidasi dan sinergitas organisasi di Nusa Tenggara Barat melalui Rapat Konsultasi dan Konsolidasi PAPDESI, Sabtu, 22 Agustus 2026, di Omah Cobek, Kota Mataram.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran DPD PAPDESI NTB dan perwakilan pengurus DPC PAPDESI se-NTB, dengan penguatan organisasi dari DPP PAPDESI. Konsolidasi menjadi momentum menyatukan visi, memperkuat komunikasi pusat dan daerah, serta merumuskan langkah strategis agar pemerintahan desa semakin mampu berkontribusi terhadap agenda pembangunan nasional.
DPP PAPDESI: Desa Harus Diperkuat, Organisasi Harus Solid
Ketua Umum DPP PAPDESI Hj. Wargiyati, S.E., menekankan pentingnya soliditas dan kebersamaan seluruh jajaran PAPDESI dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurutnya, kekuatan organisasi tidak hanya terletak pada struktur, tetapi pada kemampuan membangun komunikasi dan sinergi untuk memperjuangkan kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat.
“Kekuatan PAPDESI adalah kebersamaan. Dengan organisasi yang solid, kita akan lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan desa dan masyarakat,” ujar Hj. Wargiyati.
Ia menegaskan bahwa konsolidasi antara DPP, DPD dan DPC harus terus diperkuat agar organisasi memiliki arah perjuangan yang sama dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa.
Dari Kebijakan Menjadi Aksi
Sekretaris Jenderal DPP PAPDESI H. Ahmad Wahyudin Nasyar, S.E., M.M., menegaskan bahwa konsolidasi organisasi harus menghasilkan kerja nyata.
PAPDESI, kata dia, perlu meningkatkan kapasitas jajaran organisasi agar mampu memahami kebijakan pemerintah dan menghubungkannya dengan kebutuhan riil masyarakat desa.
“Organisasi harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi aksi. Desa harus memahami program pemerintah, melihat peluangnya dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ahmad Wahyudin Nasyar.
Karena itu, sinergitas DPP, DPD dan DPC menjadi penting untuk memperkuat komunikasi, memperluas akses informasi serta mengawal berbagai peluang pembangunan yang dapat dimanfaatkan desa.
Desa Bukan Sekadar Penerima Program
Sementara itu, Ketua DPD PAPDESI NTB Sahril, S.H., menegaskan bahwa desa harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan sekaligus motor pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurut Sahril, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan. Desa harus didorong menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, mengembangkan UMKM, memperkuat BUM Desa, membangun ketahanan pangan dan membuka akses pasar.
“Kita tidak ingin masyarakat desa hanya menjadi penerima bantuan. Desa harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, membuka akses pasar dan membangun pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Sahril.
Ia menilai berbagai potensi desa mulai pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, pariwisata hingga ekonomi kreatif harus diubah menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
KDMP dan MBG: Program Nasional dengan Potensi Ekonomi Desa
Dalam konsolidasi tersebut, PAPDESI NTB juga membahas persiapan Seminar Nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) se-NTB.
Seminar tersebut diarahkan sebagai forum edukasi dan kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, pemerintahan desa, KDMP, BUM Desa, UMKM, petani, peternak, nelayan, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.
PAPDESI mendorong agar program nasional tersebut dapat terhubung dengan potensi ekonomi lokal. Petani, peternak, nelayan dan UMKM diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi dapat mengambil peran sebagai produsen dan bagian dari rantai pasok.
Dengan demikian, program pemerintah dapat memberikan efek berganda berupa peningkatan produksi, penciptaan pasar, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.
Dari NTB untuk Indonesia
Hasil konsolidasi dan persiapan Seminar Nasional KDMP dan MBG selanjutnya akan menjadi bahan dalam agenda audiensi PAPDESI NTB dengan Gubernur NTB pada waktu yang akan ditentukan.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi, gagasan dan rekomendasi pemerintahan desa sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintahan desa.
PAPDESI NTB ingin memastikan bahwa berbagai program nasional dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang konkret, produktif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Konsolidasi ini sekaligus menegaskan komitmen PAPDESI untuk membangun organisasi yang solid dalam struktur, kuat dalam sinergi dan nyata dalam pengabdian.
Dari NTB, PAPDESI membawa satu pesan penting: desa harus naik kelas dari penerima program menjadi pelaku pembangunan, dari konsumen menjadi produsen, dan dari objek pembangunan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
“Desa kuat bukan karena banyaknya program, tetapi karena mampu mengubah program menjadi produktivitas, produktivitas menjadi pendapatan, dan pendapatan menjadi kesejahteraan.”
Komentar