MATARAM – Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) memperkuat konsolidasi organisasi di Nusa Tenggara Barat melalui Rapat Konsultasi dan Konsolidasi PAPDESI, Sabtu, 22 Agustus 2026, di Omah Cobek, Kota Mataram.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran DPD PAPDESI NTB dan perwakilan pengurus DPC PAPDESI se-NTB. Konsolidasi menjadi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat solidaritas organisasi, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Penguatan Organisasi dari DPP PAPDESI
Ketua Umum DPP PAPDESI Hj. Wargiyati, S.E., dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga persatuan, soliditas dan kekompakan seluruh jajaran PAPDESI.
Menurutnya, kekuatan organisasi harus dibangun melalui komunikasi yang baik dari tingkat pusat, daerah hingga cabang, sehingga PAPDESI mampu mengawal kepentingan pemerintahan desa secara terarah.
“Kekuatan PAPDESI adalah kebersamaan. Dengan organisasi yang solid, kita akan lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan desa dan masyarakat,” ujar Hj. Wargiyati.
Dari Konsolidasi Menuju Aksi Nyata
Sekretaris Jenderal DPP PAPDESI H. Ahmad Wahyudin Nasyar, S.E., M.M., menegaskan bahwa konsolidasi tidak boleh berhenti pada penguatan struktur organisasi, tetapi harus menghasilkan kerja nyata.
Ia mendorong jajaran PAPDESI untuk meningkatkan kapasitas, memahami kebijakan pemerintah serta mampu menghubungkan berbagai program nasional dengan kebutuhan desa.
“Organisasi harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi aksi. Desa harus memahami program pemerintah, melihat peluangnya dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ahmad Wahyudin Nasyar.
Desa sebagai Penggerak Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu, Ketua DPD PAPDESI NTB Sahril, S.H., menegaskan bahwa desa harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus penggerak pembangunan ekonomi.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan, tetapi harus diperkuat dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi, pengembangan UMKM, ketahanan pangan, BUM Desa dan optimalisasi potensi ekonomi lokal.
“Kita tidak ingin masyarakat desa hanya menjadi penerima bantuan. Desa harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, membuka akses pasar dan membangun pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Sahril.
Dorong Sinergi KDMP dan MBG
Dalam konsolidasi tersebut, PAPDESI NTB juga membahas persiapan Seminar Nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) se-NTB.
Forum tersebut diarahkan menjadi ruang edukasi dan kolaborasi antara pemerintah, pemerintahan desa, KDMP, BUM Desa, UMKM, petani, peternak, nelayan, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.
PAPDESI mendorong agar KDMP dan MBG dapat membuka peluang keterlibatan pelaku ekonomi lokal sebagai bagian dari rantai pasok, sehingga program pemerintah memberikan efek berganda terhadap ekonomi masyarakat desa.
Akan Menjadi Bahan Audiensi dengan Gubernur NTB
Hasil konsolidasi dan persiapan seminar selanjutnya akan menjadi bahan audiensi PAPDESI NTB dengan Gubernur NTB pada waktu yang akan ditentukan.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, gagasan dan rekomendasi desa sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintahan desa.
Konsolidasi ini menegaskan komitmen PAPDESI NTB untuk menjadi organisasi yang solid dalam struktur, profesional dalam bekerja dan produktif dalam pengabdian, dengan mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan bagian penting dari solusi pengentasan kemiskinan.
“Desa kuat bukan karena banyaknya program, tetapi karena mampu mengubah program menjadi produktivitas, produktivitas menjadi pendapatan, dan pendapatan menjadi kesejahteraan.”
Komentar