MATARAM – DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun agenda strategis desa untuk mendukung percepatan pembangunan nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Konsolidasi tersebut dilaksanakan melalui Rapat Konsultasi dan Konsolidasi PAPDESI NTB, Sabtu, 22 Agustus 2026, di Omah Cobek, Kota Mataram, yang dihadiri jajaran DPD PAPDESI NTB serta perwakilan pengurus DPC PAPDESI se-NTB.
Forum tersebut tidak hanya membahas penguatan organisasi, tetapi diarahkan untuk memastikan pemerintahan desa mampu menjadi bagian aktif dari pelaksanaan agenda pembangunan nasional, khususnya penguatan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
DPP PAPDESI: Konsolidasi Harus Menghasilkan Kerja Nyata
Ketua Umum DPP PAPDESI Hj. Wargiyati, S.E., menekankan pentingnya persatuan, soliditas dan kekompakan seluruh jajaran PAPDESI.
Menurutnya, organisasi yang kuat harus mampu membangun komunikasi efektif dari tingkat pusat, daerah hingga cabang, sehingga aspirasi pemerintahan desa dapat dikonsolidasikan menjadi gagasan dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kekuatan PAPDESI adalah kebersamaan. Dengan organisasi yang solid, kita akan lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan desa dan masyarakat,” ujar Hj. Wargiyati.
Konsolidasi organisasi, lanjutnya, harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menghadapi perubahan kebijakan nasional dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Sekjen DPP: Desa Harus Mampu Menerjemahkan Kebijakan Nasional
Sekretaris Jenderal DPP PAPDESI H. Ahmad Wahyudin Nasyar, S.E., M.M., menegaskan bahwa konsolidasi tidak boleh berhenti pada persoalan struktur organisasi.
PAPDESI harus mampu menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat desa.
“Organisasi harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi aksi. Desa harus memahami program pemerintah, melihat peluangnya dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ahmad Wahyudin Nasyar.
Menurutnya, kepala desa dan pemerintahan desa harus memiliki kemampuan membaca arah pembangunan nasional agar berbagai program pemerintah dapat diintegrasikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa.
Desa Harus Menjadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Ketua DPD PAPDESI NTB Sahril, S.H., menegaskan bahwa desa tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.
Menurut Sahril, agenda pengentasan kemiskinan harus bergerak dari pendekatan bantuan menuju pendekatan pemberdayaan dan penciptaan sumber pendapatan masyarakat.
“Kita tidak ingin masyarakat desa hanya menjadi penerima bantuan. Desa harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, membuka akses pasar dan membangun pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Sahril.
Ia menilai desa memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda besar pemerintah, terutama melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, BUM Desa, koperasi, ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang masuk ke desa, tetapi dari seberapa jauh anggaran tersebut mampu menghasilkan produksi, lapangan kerja, nilai tambah dan peningkatan pendapatan masyarakat.
PAPDESI NTB Dorong Integrasi KDMP, BUM Desa dan Ekonomi Lokal
Salah satu agenda penting yang menjadi perhatian dalam konsolidasi adalah penguatan sinergi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), BUM Desa, UMKM dan pelaku usaha masyarakat desa.
Arah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan koperasi desa sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat sekaligus instrumen untuk memperkuat rantai pasok dari pusat hingga desa. Pemerintah juga mendorong integrasi KDMP dengan BUM Desa dan pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal.
PAPDESI NTB memandang bahwa desa harus mampu membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung.
Petani menghasilkan pangan, peternak menghasilkan protein, nelayan menghasilkan ikan, UMKM melakukan pengolahan, BUM Desa dan koperasi memperkuat distribusi, sementara pemerintah desa menciptakan ekosistem kebijakan dan pemberdayaan.
Dengan model tersebut, perputaran ekonomi tidak berhenti sebagai transaksi, tetapi menjadi rantai nilai ekonomi desa.
MBG Harus Menjadi Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Desa
PAPDESI NTB juga mendorong agar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan ruang yang optimal bagi pelaku ekonomi lokal sebagai bagian dari rantai pasok.
MBG tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memiliki potensi memperkuat produksi pertanian, peternakan, perikanan, UMKM pangan dan usaha masyarakat desa.
Presiden Prabowo sendiri menempatkan MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Karena itu, PAPDESI NTB mendorong terciptanya pola kemitraan yang sehat antara pemerintah, KDMP, BUM Desa, UMKM, kelompok tani, kelompok peternak, nelayan dan pelaku usaha lokal.
Tujuannya sederhana: pangan diproduksi masyarakat desa, dibeli melalui rantai ekonomi yang kuat, diolah secara profesional, kemudian manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat desa.
Desa sebagai Garda Depan Ketahanan Pangan
PAPDESI NTB juga menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan desa.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi kemandirian dan kedaulatan bangsa. Pemerintah juga menghubungkan ketahanan pangan dengan pertanian, peternakan, perikanan, MBG dan penguatan koperasi desa.
Karena itu, desa harus mulai membangun peta potensi pangan masing-masing.
Setiap desa idealnya mengetahui apa yang dapat diproduksi, berapa kapasitas produksinya, siapa produsennya, siapa pasarnya, bagaimana rantai distribusinya dan bagaimana meningkatkan nilai tambahnya.
Dengan pendekatan tersebut, desa tidak hanya menjadi konsumen program pemerintah, tetapi menjadi produsen yang memasok kebutuhan nasional.
Pengentasan Kemiskinan Harus Berbasis Produktivitas
PAPDESI NTB juga menilai pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
Bantuan sosial tetap penting bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi pembangunan jangka panjang harus menciptakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan baru.
Karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat pendataan masyarakat miskin, mengidentifikasi potensi ekonomi keluarga, mengembangkan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, membuka akses permodalan serta menghubungkan masyarakat dengan rantai produksi dan pemasaran.
Dengan pendekatan tersebut, kemiskinan tidak hanya ditangani dengan bantuan, tetapi diputus melalui produktivitas.
Konsolidasi PAPDESI Akan Dibawa ke Audiensi dengan Gubernur NTB
Seluruh hasil konsolidasi dan gagasan strategis tersebut selanjutnya akan menjadi bahan PAPDESI NTB dalam agenda audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada waktu yang akan ditentukan.
Audiensi diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi pemerintahan desa sekaligus menawarkan gagasan konkret mengenai bagaimana desa-desa di NTB dapat menjadi bagian dari akselerasi Asta Cita.
PAPDESI NTB akan mendorong agar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa memiliki agenda bersama dalam membangun ekosistem ekonomi desa NTB yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.
Dari Desa untuk Indonesia
Konsolidasi PAPDESI NTB akhirnya tidak berhenti pada penguatan organisasi.
Lebih jauh, forum tersebut menjadi momentum untuk membangun kesadaran bahwa desa memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional.
Jika desa mampu meningkatkan produksi pangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, mengembangkan koperasi dan BUM Desa, meningkatkan kualitas SDM serta memperluas akses pasar, maka desa sesungguhnya sedang berkontribusi langsung terhadap pencapaian agenda nasional.
PAPDESI NTB menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi yang solid dalam struktur, profesional dalam kerja, konstruktif dalam mengawal kebijakan dan produktif dalam pengabdian.
“Desa kuat bukan karena banyaknya program, tetapi karena mampu mengubah program menjadi produktivitas, produktivitas menjadi pendapatan, pendapatan menjadi kesejahteraan, dan kesejahteraan desa menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.”
Dengan semangat tersebut, PAPDESI NTB ingin memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya dirasakan dari pusat ke daerah, tetapi juga tumbuh dari desa untuk Indonesia.(Red)
Komentar