MATARAM, DPD PAPDESI NTB menjadwalkan audiensi dengan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, pada 22 Agustus 2026, bersama Ketua Umum DPP PAPDESI beserta jajaran dan perwakilan DPD PAPDESI se-NTB.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan PAPDESI dalam mendukung agenda pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto, khususnya penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.
Salah satu agenda utama yang akan dibahas adalah rencana Seminar Nasional KDKMP dan MBG se-NTB. Seminar ini diharapkan menjadi ruang edukasi, konsolidasi, dan pertukaran gagasan bagi pemerintah desa, pengelola KDKMP, BUMDes, UMKM, petani, peternak, nelayan, akademisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
PAPDESI mendorong agar KDKMP tidak sekadar dibentuk secara kelembagaan, tetapi mampu tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang sehat, profesional, transparan, dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan masing-masing desa.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan rantai pasok pangan lokal. Petani, peternak, nelayan, UMKM, BUMDes, dan pelaku usaha pangan dapat menjadi bagian dari ekosistem tersebut sepanjang memenuhi standar mutu, keamanan pangan, legalitas, kapasitas produksi, serta mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Ketua DPD PAPDESI NTB, Sahril, S.H., menegaskan bahwa dukungan terhadap agenda nasional harus diterjemahkan melalui kerja nyata dan kolaborasi yang konstruktif.
Dukungan terhadap agenda nasional bukan hanya melalui pernyataan, tetapi melalui kesiapan dan kerja nyata di desa. Kita ingin desa menjadi subjek pembangunan, mampu mengembangkan potensi lokal, memperkuat ekonomi masyarakat, mendukung ketahanan pangan, sekaligus menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, ujarnya.
Menurut PAPDESI, pembangunan desa membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Setiap pihak harus menjalankan perannya sesuai kewenangan dan regulasi, sehingga program nasional dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Audiensi pada 22 Agustus 2026 diharapkan menjadi titik awal menuju pelaksanaan Seminar Nasional KDKMP dan MBG se-NTB, sekaligus membuka ruang penyusunan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang konkret bagi penguatan ekonomi masyarakat desa.
Dengan semangat kolaborasi, PAPDESI DPP dan DPD NTB ingin memastikan bahwa desa tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi menjadi bagian aktif dari solusi dan penggerak pembangunan nasional.
Dari Desa untuk NTB, dari NTB untuk Indonesia.
DPD PAPDESI NTB
Mengawal Desa Menguatkan Ekonomi Rakyat Mendukung Pembangunan Nasional.
Komentar